BPD Pernah Minta Dokumen, Kejari dan Polres Diharapkan Mengawal
Persoalan transparansi pengelolaan DD dan ADD Kaibobo Tahun Anggaran 2024 juga disebut telah menjadi perhatian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, BPD telah menyampaikan rekomendasi kepada Inspektorat SBB. Lembaga tersebut juga dikabarkan beberapa kali menyurati pemerintah desa dan mendatangi kantor desa untuk meminta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), APBDes, serta RAB kegiatan tahun 2024.
Namun, menurut sumber, permintaan dokumen tersebut belum memperoleh respons yang memadai.
Masyarakat berharap rekomendasi BPD ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh, sehingga penggunaan anggaran desa dapat dipastikan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Selain Inspektorat, masyarakat juga meminta Kejaksaan Negeri SBB dan Polres SBB memberikan perhatian sesuai kewenangan masing-masing. Pemeriksaan diharapkan mencakup dugaan penggunaan dana Rp50 juta, perubahan nilai anggaran drainase, pembangunan balai pertemuan, serta kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik pekerjaan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, masyarakat berharap persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.









