Ia juga menyinggung konsep “Washington Consensus” yang selama ini dipromosikan IMF, Bank Dunia, dan Amerika Serikat.
“Paket kebijakan itu menekankan liberalisasi ekonomi, privatisasi BUMN, deregulasi, pengurangan peran negara, dan pencabutan subsidi,” jelasnya.
Pesan Kemandirian Fiskal Pemerintah
Perdebatan kembali menguat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia tidak membutuhkan pinjaman IMF meski dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam pertemuan IMF di Washington DC, April 2026, ia mengungkapkan bahwa Indonesia sempat ditawari fasilitas pendanaan, namun pemerintah memilih menolaknya.
“Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun,” ujarnya.
Purbaya menegaskan keputusan tersebut bukan karena hubungan dengan IMF memburuk, melainkan karena kondisi fiskal nasional dinilai masih kuat.
“Kita tidak minta pinjaman, mereka menawarkan. Saya bilang tidak butuh, uang kita cukup,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut dia, kini fokus menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan secara mandiri.
Mahasiswa Turun ke Jalan
Di tengah optimisme pemerintah, kritik dari mahasiswa justru menguat. Aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama elemen masyarakat sipil di berbagai daerah.
