Porostimur.com, Ambon – Memasuki penghujung masa jabatan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang, rupanya menyisakan sejumlah permasalahan pelik.
Karut-marut birokrasi yang lebih banyak diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) tak pelak mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota DPRD Maluku.
Sebut saja Meykal Pontoh dilantik pada, Selasa (4/4/2023) sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku namun ironisnya masih rangkap jabatan dan berstatus Plt pada Dinas Kesehatan Maluku.
Selain itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Insun Sangadji, juga Plt Kepala Dinas Sosial Maluku Gusna Ria.
Terakhir yang membuat kaget publik Maluku ketidak harmonisan hubungan antara gubernur dan Pj. Bupati Maluku Tengah (Malteng) Muhamat Marassabesy berujung pada pencopotan Muhamat dari jabatan Kdis PUPR Maluku dengan dalih penipuan NIP.
Sementara menurut informasi Ismail Usemahu didapuk menjabat Plt Kepala Dinas PUPR Maluku yang dahulu berstatus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Prihatin atas kondisi Birokrasi di Maluku, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku yang membidangi pemerintahan Jantje Wenno , angkat bicara.
