JATAM: Kasus Pajak PT Wanatiara Persada Harus Diusut sebagai Kejahatan Korporasi

oleh -15 Dilihat

Fakta-Fakta Perkara

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, kasus ini bermula dari pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada untuk tahun pajak 2023.

Dalam proses pemeriksaan, tim menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp75 miliar. PT Wanatiara Persada kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan.

Dalam proses tersebut, diduga terjadi kesepakatan ilegal. AGS disebut menawarkan penyelesaian kewajiban pajak secara “all in” sebesar Rp23 miliar, yang mencakup kewajiban pajak sekaligus fee sebesar Rp8 miliar.

Akibat kesepakatan ini, nilai kewajiban pajak yang semula diperkirakan Rp75 miliar turun drastis menjadi Rp15,7 miliar, atau berkurang sekitar Rp59,3 miliar. Penurunan ini dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Untuk merealisasikan pembayaran fee, PT Wanatiara Persada diduga menggunakan skema kontrak fiktif berupa jasa konsultasi keuangan dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan milik ABD. Melalui skema ini, dana sekitar Rp4 miliar dicairkan dan sebagian ditukarkan ke mata uang dolar Singapura sebelum diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

Baca Juga  Mourinho Enggan Klaim Berjasa, Arda Guler Bersinar Bersama Real Madrid

Indikasi Kejahatan Korporasi

JATAM Maluku Utara menilai bahwa pola ini tidak bisa dianggap sebagai tindakan personal semata. Dugaan penyuapan dilakukan untuk kepentingan perusahaan, menggunakan dana perusahaan, melibatkan relasi kerja, serta dijalankan secara terorganisir.

No More Posts Available.

No more pages to load.