Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Seorang presiden dua periode semestinya memiliki jarak yang sehat dengan kekuasaan setelah meninggalkan jabatan. Bukan berarti ia harus berhenti berpolitik. Hak politik tetap melekat sebagai warga negara.
Tetapi ada perbedaan antara tetap berpolitik dan terus berada di tengah pusaran kekuasaan seolah panggung itu belum benar-benar ditinggalkan.
Sepuluh tahun berada di pusat kekuasaan agaknya meninggalkan kebiasaan yang tidak mudah dihentikan.
Jabatan boleh selesai, tetapi jaringan, kedekatan, dan ingatan politik tidak serta-merta ikut selesai. Di titik inilah Joko Widodo (Jokowi) menjadi menarik: bukan karena ia masih memiliki jabatan, melainkan karena ia tampaknya belum benar-benar selesai dengan politik.
Ia masih bergerak.
Dan setiap gerakannya mengundang pertanyaan: apakah ini sekadar aktivitas seorang mantan presiden yang tetap ingin berkontribusi, atau ada kalkulasi politik yang lebih panjang?
Jokowi memang yang membantu mengantarkan Prabowo Subianto menuju kursi kepresidenan. Prabowo sendiri pernah mengakui besarnya dorongan Jokowi dalam perjalanan tersebut. Setelah itu, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden, sementara Kaesang Pangarep memimpin PSI.
Jokowi keluar dari Istana, anaknya masuk ke Istana.
Satu keluarga kini berada di tiga simpul berbeda: mantan presiden dengan pengaruh politiknya, Wakil Presiden di dalam pemerintahan, dan ketua partai di luar pemerintahan.
Ini belum tentu salah. Masing-masing memiliki hak politik.
Tetapi demokrasi bukan hanya perkara siapa yang memiliki hak. Ia juga tentang bagaimana kekuasaan tersebar dan bagaimana pengaruh tidak terkonsentrasi terlalu lama pada lingkaran yang sama.
Di sinilah kita mulai perlu bertanya: apakah yang sedang kita saksikan sekadar keluarga yang aktif berpolitik, atau sedang tumbuh sebuah orbit kekuasaan baru?
Jokowi sendiri makin menunjukkan bahwa ia belum benar-benar menjadi figur yang selesai dari percakapan politik.
Kunjungannya ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur dibaca dalam konteks persiapan politik menuju 2029. Di Lampung, ia bahkan menyatakan keyakinannya bahwa PSI akan masuk parlemen pada 2029 dan berbicara mengenai penguatan struktur hingga tingkat bawah.
Apakah itu berarti Jokowi sedang menyiapkan dirinya kembali ke gelanggang?
Kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan.
Tetapi dalam politik, gerakan jarang benar-benar tanpa makna. Apalagi ketika yang bergerak adalah mantan presiden dua periode yang memiliki jaringan nasional, keluarga di pusat kekuasaan, dan kedekatan dengan partai yang dipimpin putranya.
Sulit untuk tidak bertanya: sebenarnya apa yang sedang disiapkan?
Pertanyaan itu semakin menarik ketika para menteri di kabinet Prabowo masih aktif sowan menemuinya. Perwakikan duta besar negara sahabat, dan tokoh-tokoh dari luar negeri masih datang atau berkomunikasi dengannya.
Pada 4 September 2026, Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao datang ke kediaman pribadi Jokowi di Solo. Jokowi bahkan menjemputnya di Bandara Adi Soemarmo. Pemerintah Indonesia menegaskan kunjungan tersebut bersifat pribadi, bukan kunjungan kenegaraan.
Sehari setelahnya, ketika Jokowi berada di Penang, untuk menghadiri Penang Peace Dialogue 2026, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meneleponnya. Anwar menyebut Jokowi sebagai sahabat lama dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat bertemu langsung karena sudah ada agenda lain yang tak bisa ditinggalkan.
Sekali lagi, semua itu tidak membuktikan Jokowi masih memiliki kekuasaan formal.
Justru sebaliknya. Ia bukan lagi presiden.
Tetapi kita sedang melihat sesuatu yang lain: gravitas politik seorang mantan presiden yang belum hilang.
Bahkan media pun seperti ikut menunjukkan gejala yang sama.
Tempo yang dikenal punya tabiat kritis terhadap kekuasaan Jokowi, akhirnya datang ke rumahnya di Solo untuk melakukan wawancara.
Ada ironi kecil di sini.
Dulu media mengejar presiden untuk mendapatkan wawancara. Kini, setelah tidak lagi menjadi presiden, rumah Jokowi tetap menjadi salah satu tempat yang dicari media.
Wartawan Bocor Alus Tempo—yang mewancarainya—kali ini tidak sedang membocorkan pintu kekuasaan. Pintu rumahnya justru dibuka. Dan itu menunjukan bahwa ia
masih menjadi pusat gravitasi pemberitaan politik.
Media yang selama ini kritis pun tetap harus datang kepadanya ketika ingin mengetahui apa yang ada di kepalanya.
Jokowi tampaknya memahami dengan baik bahwa ia masih menjadi pusat perhatian, ia belum benar-benar meninggalkan panggung.
Namun ada satu hal yang lebih menarik daripada semua gerakan Jokowi itu.
Mengapa ia dibiarkan terus melenggang?
Jokowi belum mati secara politik bukan hanya karena ia masih bergerak. Ia juga belum mati karena kekuasaan yang sekarang tidak tampak sedang berusaha menghentikan gerakannya.
Di sinilah posisi Presiden Prabowo dipertanyakan.
Prabowo tentu mempunyai hak untuk menjaga hubungan politik dengan siapa pun.
Tetapi ketika seorang mantan presiden terus bergerak di sekitar kekuasaan, sementara dari Istana tidak tampak ada upaya terbuka untuk membatasi geraknya, publik wajar bertanya-tanya.
Apakah ini bagian dari perhitungan politik?
Apakah karena hubungan lama?
Atau ada kalkulasi lain yang belum terlihat?
Kita tidak tahu.
Dan justru karena kita tidak tahu, segala dugaan tumbuh.
Politik memang pandai menciptakan ruang bagi dugaan ketika penjelasan resmi tidak tersedia.
Dan yang pasti, membiarkan seseorang tetap bergerak juga merupakan sebuah pilihan politik.
Diam pun kadang merupakan bahasa kekuasaan.
Karena itu, persoalan Jokowi sebenarnya bukan apakah ia boleh berpolitik setelah tidak menjadi presiden.
Tentu boleh.
Persoalannya adalah apakah seorang mantan presiden dua periode mampu menerima bahwa kekuasaan memiliki masa hidupnya sendiri.
Ada masa ketika seseorang harus berada di pusat.
Ada masa ketika ia harus memberi ruang kepada orang lain.
Dan ada masa ketika warisan terbaik seorang pemimpin justru bukan bagaimana ia tetap mengendalikan panggung setelah meninggalkan jabatan, melainkan bagaimana ia mampu meninggalkan panggung tanpa membuat panggung itu terus mencari-cari dirinya.
Jokowi sudah meninggalkan Istana, tetapi politik Indonesia belum benar-benar meninggalkan Jokowi.
Dan mungkin, lebih dari itu, Jokowi sendiri belum ingin politik meninggalkannya.
Jokowi Belum Mati.
Dan, kita memang tidak sedang membicarakan jasadnya.
Bukan pula hak politiknya.
Tetapi yang kita bicarakan adalah sesuatu yang lebih sulit mati daripada jabatan: pengaruh.
Dan selama pengaruh itu terus dipelihara, diwariskan, dipertukarkan, bahkan diberi ruang untuk bermanuver, kita belum bisa mengatakan bahwa era Jokowi benar-benar telah berakhir.
Istana memang sudah berganti penghuni.
Tetapi bayang-bayang kekuasaan lama tidak selalu ikut pindah.
Jokowi (memang) belum mati. (**)
