Menjadi tidak sesederhana itu dalam mengambil langkah hukum terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, karena proses penggunaan ijazah Jokowi sebagai persyaratan mengikuti kontestasi pemilihan jabatan publik tersebut melibatkan peran serta banyak pihak baik secara personal maupun institusi pemerintahan.
Ijazah Jokowi lolos verifikasi dan validasi hingga memenuhi persyaratan pencalonan pejabat publik, merupakan desain dan strategi yang konspiratif bahkan bisa dibilang manipulatif. Ada keterlibatan UGM, partai politik, DPR, KPU pusat dan daerah, serta MK yang sering menangani perkara perselisihan atau sengketa pemilu yang melibatkan Jokowi sebagai capres.
Dalam hal ini, termasuk intelijen negara bukannya tidak berfungsi karena lemah, akan tetapi badan intelilejen dan aparaturnya juga diduga telah menjadi bagian dari orkestrasi grand desain kekuasaan baik dari oligarki partai politik mau pun oligarki korporasi serta kepentingan asing, yang menyiapkan Jokowi menjadi pemimpin mulai dari walikota, gubernur hingga presiden.
Kalau ijazah Jokowi tidak asli, maka dugaan kejahatan kebohongan publik tersebut kemungkinan besar dilakukan berjamaah. Bukan hanya oleh Jokowi, tapi konspiratif dan manipulatif yang melibatkan banyak pihak.
