KATAM Malut Desak Polda Usut Dugaan Pelanggaran Tambang PT Position di Halmahera Timur

oleh -40 Dilihat
Koordinator KATAM Maluku Utara Muhlis Ibrahim, dalam keterangannya di Ternate, Selasa (17/11/2026), melontarkan kritik terhadap Polda Maluku Utara yang dinilainya belum menunjukkan langkah penegakan hukum secara konkret.

Soroti Dugaan Tambang di Luar IUP hingga Potensi Kebocoran PNBP

Muhlis membeberkan sedikitnya tiga persoalan yang menurut KATAM perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Pertama, dugaan aktivitas penambangan PT Position di luar wilayah IUP perusahaan, yakni pada area yang masuk dalam konsesi PT Wana Kencana Mineral. Dugaan tersebut, menurut KATAM, perlu ditelusuri untuk memastikan legalitas aktivitas pertambangan dan pihak yang bertanggung jawab.

Kedua, KATAM menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 28 April 2025.

Muhlis menyebut laporan tersebut mengindikasikan adanya pembukaan lahan dan pengambilan material nikel oleh PT Position di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Ia mempertanyakan tindak lanjut atas temuan tersebut, terutama terkait langkah penegakan hukum dan kemungkinan pengenaan sanksi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Baca Juga  Lussi R. Loppies Raih Nilai Tertinggi Seleksi Kepala Biro Akademik Unpatti

Ketiga, KATAM mengungkap dugaan manipulasi data produksi dalam aktivitas operasional PT Position di kawasan Maba Sangaji, Halmahera Timur.

Menurut Muhlis, jalur produksi perusahaan yang disebut merupakan bagian dari Harum Energy Group dan mengangkut hasil tambang melalui jalur darat menuju fasilitas pengolahan atau smelter grup di kawasan Weda Bay diduga berpotensi menjadi celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

No More Posts Available.

No more pages to load.