Hal yang harus diketahui publik dengan pengesahan RUU ibukota tersebut maka APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur disana. Untuk menangani COVID19 saja, APBN sudah babak belur, kini APBN dibebani juga dengan pembangunan IKN tersebut. Sungguh bukan prioritas yang tepat.
Biaya proyek IKN diprediksi melonjak tiga kali lipat dari perencanaan awal. Jika rencana awal anggaran yang disiapkan adalah Rp490 triliun maka anggaran pembangunan ibukota baru sebesar Rp1,470 triliun.
Jadi proses kebut RUU IKN tersebut untuk siapa? melihat dari sisi keuangan negara jelas, pengesahan RUU IKN tersebut bukan untuk memperkuat penanganan COVID19 dan pemulihan ekonomi namun sebaliknya pemindahan IKN tersebut malah akan memperlemah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi karena kini APBN kita digerogoti oleh pembangunan IKN yang bukan prioritas saat ini. COVID19 belum selesai dan penghamburan APBN melalui IKN sudah dimulai kemarin sejak RUU IKN disahkan. (*)
