Dengan penahanan ini, penyidik memiliki waktu untuk memperdalam pemeriksaan, menguji alat bukti, serta menelusuri keterlibatan masing-masing tersangka dalam pelaksanaan proyek pembangunan talud di kawasan Yarler.
Kasus ini menjadi perhatian karena selain menyangkut penggunaan anggaran daerah sebesar Rp1,24 miliar, salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan anggota lembaga legislatif Kabupaten Maluku Tenggara.
Publik pun menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Dijerat Pasal Korupsi, Publik Menunggu Pengungkapan Peran Masing-Masing
Dalam perkara tersebut, ASR, OSP, dan CS disangkakan dengan ketentuan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 undang-undang tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Adapun tersangka MR dikenakan sangkaan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.









