Porostimur.com, Piru – Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Indra Maruapey, ST, memberikan klarifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku terkait pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten SBB.
Menurut Maruapey, temuan yang disampaikan BPK tidak berkaitan dengan penggunaan BBM kendaraan dinas, melainkan berada pada aspek administrasi pertanggungjawaban belanja. Ia menegaskan, penggunaan BBM untuk kendaraan dinas telah diatur dalam Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten SBB yang disusun setiap tahun anggaran.
“Persoalan yang menjadi temuan bukan penggunaan BBM, tetapi administrasi pertanggungjawabannya,” kata Maruapey.
Ia menjelaskan, ASB mengatur kebutuhan BBM beserta harga satuannya bagi kendaraan dinas operasional maupun kendaraan jabatan, baik roda dua maupun roda empat, yang digunakan pejabat mulai dari Eselon IV hingga Eselon I, termasuk Bupati dan Wakil Bupati.
Inspektorat: Kendala Ada pada Bukti Pembelian BBM
Maruapey mengatakan, kendaraan dinas digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan, mulai dari perjalanan rumah ke kantor hingga kunjungan kerja ke kecamatan, desa, dan dusun dalam rangka monitoring, evaluasi, peninjauan lapangan, serta pelayanan kepada masyarakat.
