Dalam lampiran pemeriksaan berjudul “Rincian Realisasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya di Sekretariat Daerah”, BPK mencatat nilai realisasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp16.055.274.
Temuan tersebut melibatkan sejumlah kendaraan dinas, antara lain mobil Ketua TP-PKK, mobil jabatan Kepala Daerah (KDH), mobil operasional KDH, serta mobil operasional Patwal. Bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi selisih antara nota dengan bukti pembelian, perbedaan nomor kendaraan, penggunaan bukti selain nota BBM, hingga perbedaan jenis BBM yang tercantum dalam dokumen.
Selain itu, dalam lampiran “Rincian Realisasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang Bukti Pertanggungjawabannya Terindikasi Tidak Sah di Sekretariat Daerah”, BPK mencatat nilai pertanggungjawaban yang terindikasi tidak sah sebesar Rp125.930.000.
Lampiran tersebut memuat sejumlah kendaraan dinas, di antaranya mobil jabatan Sekretaris Daerah, mobil operasional Sekda, mobil jabatan Ketua TP-PKK, mobil jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), kendaraan roda dua Sekretariat Daerah, hingga mobil operasional Patwal.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan nota pembelian BBM yang berasal dari kios yang tidak menjual jenis BBM sebagaimana tercantum dalam nota, transaksi yang tidak diakui oleh pemilik kios, serta ketidaksesuaian antara jenis BBM dalam dokumen pertanggungjawaban dengan kondisi sebenarnya.
