“Setiap ikan yang ditangkap harus dapat ditelusuri asal-usulnya, setiap kegiatan dapat dipantau, dan setiap pelaku usaha memenuhi kewajibannya,” tegasnya.
KKP Tekankan Pengawasan dan Ketertelusuran
Menurut Trenggono, aspek pengawasan menjadi bagian penting dalam implementasi kerja sama tersebut. Ketertelusuran hasil tangkapan dibutuhkan untuk memastikan aktivitas perikanan berjalan sesuai aturan sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha.
Hal itu juga dinilai penting dalam hubungan Indonesia dengan mitra kerja sama internasional.
“Ini penting untuk membangun kepercayaan, baik antara pemerintah dengan pelaku usaha maupun antara Indonesia dengan mitra kerja sama internasional,” imbuhnya.
Pemerintah berharap implementasi kerja sama RI-RRT tersebut dapat mendorong sektor perikanan tangkap Indonesia menjadi lebih produktif dan modern, tanpa mengabaikan aspek kepatuhan dan pengawasan.
Di sisi lain, aktivitas perikanan yang terpusat di kawasan timur Indonesia diharapkan ikut menciptakan dampak ekonomi bagi daerah pesisir, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja, penguatan industri perikanan dan berkembangnya rantai usaha pendukung.
Dengan demikian, pengelolaan potensi perairan Arafura tidak berhenti pada peningkatan produksi ikan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
