Melalui dokumen tersebut, DPRD akan mencermati kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk program prioritas yang direncanakan Pemerintah Provinsi Maluku.
Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Harus Jadi Prioritas
Benhur menegaskan, kebijakan APBD 2027 harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif maupun daftar kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan sektor perikanan dan kelautan, pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Secara khusus, Ketua DPRD Maluku itu menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antarkabupaten dan kota. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar maupun wilayah dengan keterbatasan akses tidak boleh terus tertinggal dalam memperoleh pelayanan dan menikmati hasil pembangunan.
“Penguatan pembangunan antar kabupaten dan kota harus menjadi perhatian penting, sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar maupun daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan yang sama, dalam menikmati hasil pembangunan,” tegas Benhur.











