“Sebagian kegiatan fisik, tentunya hampir semua sama, tetapi non fisik yang dimaksudkan adalah seperti kegiatan pertanian dan nelayan. Kalau di pertanian, berkaitan dengan pupuk dan Tandon air (penampung air), sementara di neyalan, masyarakat lebih cenderung mengusulkan tentang alat tangkap,” ucapnya.
Seperti di bidang pertanian, kata Ade, hampir di setiap kelurahan dan desa tetap ada usulan. Akan tetapi, bila masyarakat tidak mengatahui secara benar tentang kemampuan keuangan daerah, maka mereka menyimpulkan apa yang diusulkan itu, akan di abaikan.
Hal-hal yang disampaikan itu, tentu kita harus melalui sebuah proses dan prosedur dan itu, tidak bisa mengabaikan sistem yang sering dianggap krusial di setiap kelurahan dan desa.
“Kalau pemerintah mengusulkan kebijakan harus melalui musrenbang, tetapi DRPD mengusulkan kebijakan dan kepentingan melalui hasil reses, sehingga kita bisa terkoneksi, karena dalam kegiatan reses ini, tentu melalui masa persidangan,” tambahnya.
Sebagai ketua DPRD yang reses di dapil I, ia bilang, bahwa apa yang dimunculkan dalam setiap musrenbang, baik di tingkat desa dan Kecamatan kiranya diurai mana yang krusial dan urgen untuk ditindaklanjuti.
“Tapi semuanya urgen, namun kita harus kembali kepada kemampuan kuangan kita,” pungkasnya. (Mansyur Armain)
