Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.483.685.383.
Penyidik juga mengungkap dugaan kelalaian dalam pengendalian proyek oleh para pejabat pelaksana kegiatan.
Terhadap tersangka ID selaku PPK, penyidik menemukan dugaan tidak dilaksanakannya pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. ID disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan koordinasi dengan kedua PPTK maupun penyedia.
PPK juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka meskipun pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, penyidik menemukan bahwa PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025, tanpa didahului teguran ketiga. Tahapan Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, dan addendum kontrak juga disebut tidak dilaksanakan.
Sementara itu, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan diduga tidak melakukan pemantauan langsung ke lokasi, tidak mengendalikan perkembangan teknis, serta tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas.











