Keduanya juga diduga telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, tetapi tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua pekerjaan seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada tahun anggaran 2025. Namun, kenyataannya tidak terdapat pekerjaan fisik yang terealisasi.
Kejari MBD telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli dalam perkara ini. Penyidikan juga masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan bukti keterlibatan.
DT disangkakan dengan Pasal 603 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Subsidair Pasal 604 KUHP Nasional dengan ketentuan yang sama.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DT langsung ditahan selama 20 hari berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari MBD, terhitung sejak Rabu (18/11/2026).
Kuasa Hukum Minta Handoyo dan Peran Bupati MBD Didalami
Di tengah perkembangan penyidikan, kuasa hukum tersangka DT, Yunan Takaendengan, S.H., meminta Kejaksaan tidak berhenti pada empat tersangka yang telah ditetapkan.
Usai penetapan dan penahanan kliennya di Rutan Kelas II A Ambon, Rabu petang (18/11/2026), Takaendengan meminta penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk seorang kontraktor bernama Handoyo dan peran Bupati Maluku Barat Daya berinisial BTN.









