Permintaan kuasa hukum tersebut merupakan bagian dari pernyataan pihak tersangka dan masih harus didalami serta dibuktikan oleh penyidik. Pengembalian uang oleh pihak tertentu juga tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pidana tanpa didukung alat bukti yang sah.
Kejari MBD sendiri menegaskan penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk memastikan penggunaan anggaran negara sesuai ketentuan perundang-undangan serta meminta pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.
(Tim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com










