KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid dalam Kasus HGB Summarecon

oleh -123 Dilihat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berpeluang dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Terlebih dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ada empat orang kepercayaan yang merupakan pihak-pihak di luar struktur Kementerian ATR/BPN, tapi kemudian punya peran yang cukup signifikan dalam alur perintah ataupun alur penerimaan uang, sehingga tentu itu akan didalami oleh penyidik,” ujar Budi.

Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Sorotan

Kasus ini bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Selain empat orang yang disebut sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron, KPK juga menetapkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon sebagai tersangka.

Baca Juga  Perkuat Integrasi Data Industri dan Perdagangan, Pemkot Ambon Luncurkan Tampayang Indag

Dalam pengembangan perkara, KPK juga terus menelusuri aliran uang serta hubungan antaraktor yang diduga terlibat dalam pengurusan HGB tersebut.

KPK sebelumnya menyebut perkara tersebut berkaitan dengan proses pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon. Penyidik menduga terdapat pemberian uang dalam proses tersebut.

Selain pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi, penyidik juga melakukan serangkaian penggeledahan untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti elektronik.

No More Posts Available.

No more pages to load.