KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid dalam Kasus HGB Summarecon

oleh -123 Dilihat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berpeluang dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK Geledah Ruangan Tiga Dirjen ATR/BPN

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Tiga ruangan direktur jenderal yang digeledah masing-masing berkaitan dengan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari rangkaian penggeledahan tersebut untuk kepentingan penyidikan. Namun, KPK menegaskan ruang kerja Nusron Wahid tidak termasuk ruangan yang digeledah.

Budi menjelaskan, hasil penggeledahan nantinya akan dianalisis dan membutuhkan konfirmasi dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas maupun pengetahuan terkait temuan penyidik.

“Dari serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut juga dibutuhkan untuk konfirmasi, untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dalam kapasitas ataupun pengetahuannya bisa menjelaskan terkait dengan temuan-temuan kegiatan penggeledahan tersebut,” tuturnya.

Baca Juga  Perkuat Integrasi Data Industri dan Perdagangan, Pemkot Ambon Luncurkan Tampayang Indag

Di sisi lain, Nusron sebelumnya menyatakan tidak mengetahui secara detail duduk perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon yang tengah ditangani KPK.

“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron pada 18 September 2026. Ia menyatakan menyerahkan proses penanganan perkara kepada KPK dan memastikan Kementerian ATR/BPN mendukung proses hukum yang berjalan.

No More Posts Available.

No more pages to load.