Porostimur.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara agar memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Peringatan ini disampaikan Juru Bicara KPK Budy Prasetyo, menyusul hasil evaluasi terbaru lembaga tersebut yang menjadi sinyal penting bagi seluruh kepala daerah di Maluku Utara untuk memperbaiki integritas dan pengawasan pengelolaan keuangan publik.
“Hasil tersebut menjadi indikasi penting untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Budy, Senin (27/10/2025).
Tata Kelola Anggaran Harus Transparan dan Efisien
Budy menekankan, tata kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
KPK mendorong komitmen perbaikan menyeluruh, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di setiap kabupaten dan kota.
“Kami mendorong agar seluruh jajaran pemerintah daerah di Maluku Utara memperkuat komitmen untuk memperbaiki sistem keuangan dan pengawasan publik. Tata kelola yang transparan adalah dasar dari pemerintahan yang berintegritas,” tegasnya.
Budy juga menyoroti lemahnya sistem kontrol dan minimnya keterbukaan informasi yang menjadi celah rawan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di level kabupaten/kota. Pengawasan dan evaluasi secara rutin dinilai sangat penting untuk menekan risiko penyimpangan.









