Reformasi yang Mendesentralisasi Rente
Ironi terbesar Reformasi adalah menganggapnya berhasil membongkar sentralisme kekuasaan Orde Baru, tetapi gagal membongkar logika rente yang menyertainya. Realita yang terjadi bukan penghapusan korupsi, melainkan desentralisasi arsitektur distribusinya. Desentralisasi kewenangan ke daerah, tanpa disertai penguatan proporsional pada mekanisme akuntabilitas lokal, justru melahirkan ratusan simpul kekuasaan baru yang masing-masing menghadapi tekanan pembiayaan politik yang sama beratnya dengan yang dulu hanya dihadapi elite pusat.
Kompetisi elektoral yang mahalnya biaya kampanye, mesin partai, dan mobilisasi suara menciptakan kebutuhan struktural akan pembiayaan besar yang tidak pernah sepenuhnya dapat dipenuhi melalui jalur legal-transparan. Pada saat bersamaan, pemilik modal membutuhkan proteksi dan akses politik untuk mengamankan investasinya. Titik temu antara dua kebutuhan inilah yang secara konsisten melahirkan korupsi kepala daerah dari satu periode ke periode berikutnya, bukan karena setiap kepala daerah bermoral rendah, melainkan karena struktur insentifnya memang dirancang, secara tidak sengaja maupun sengaja, untuk menghasilkan pertukaran semacam itu.
