“Kabupaten Buru saat ini berada di angka 59,86. Ini hampir masuk zona merah. Kami berharap dengan kepemimpinan bupati yang baru, ada pembenahan serius, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Aduan Masyarakat Masih Didominasi Layanan Dukcapil
Selain penilaian kepatuhan, Ombudsman Perwakilan Maluku juga mencatat 649 laporan aduan masyarakat sepanjang periode penilaian. Aduan terbanyak berasal dari sektor administrasi kependudukan, khususnya pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di berbagai kabupaten/kota.
Tak hanya pemerintah daerah, hasil penilaian Ombudsman juga menyasar institusi kepolisian. Tercatat tiga Polres di Maluku yang masuk kategori zona merah, yakni Polres Buru Selatan, Polres Maluku Tenggara, dan Polres Seram Bagian Timur.
Ombudsman Dorong Akses Layanan Lewat Teras Pelayanan Publik
Hasan menambahkan, Ombudsman Maluku terus menjalankan program nasional “Teras Pelayanan Publik” sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
“Melalui Teras Pelayanan Publik, kami ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik,” jelasnya.
Program tersebut menghadirkan berbagai layanan langsung di tengah masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan gratis, pendaftaran BPJS, hingga penerimaan aduan masyarakat secara langsung.









