Porostimur.com, Ambon – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono. Msi, mengawali kunjunganya ditahun 2023 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Berbagai agenda sepanjang kunjungan akan dilaksanakan, salah satunya adalah sharing session bersama Pimpinan dan Anggota DPRD SBT, yang digelar di ruang paripurna DPRD, Kamis (2/2/2023)
Selaku Ketua DPRD SBT Noaf Rumau memberikan apresiasi sekaligus bersyukur atas kunjungan Nono Sampono. Dirinya berharap agar anggota DPRD dapat memberikan masukan terkait sejumlah masalah yang dihadapi, yang salah satunya mengenai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa kecamatan yang hingga kini belum tuntas.
Terlepas dari sisi infrastruktur yang menghubungkan antara Kecamatan Bula-Warinama, Bula-Kilmury, Jalan lingkar Pulau Gorom dan peningkatan Bandara Kuffar, para anggota DPRD ini juga menyoroti soal pembangunan Ibu Kota Kabupaten Defenitif dan Penambahan dua Daerah Otonom baru di SBT.
Nono Sampono dalam tanggapanya menyebutkan DPD bukan unsur dari partai politik namun unsur dari daerah atau wilayah, tugas tugasnya sudah jelas sesuai UUD 45 pasal 22 ayat B dan A kemudian juga berkaitan dengan undang undang MD3 terkait dengan Tugas DPD.
“Nah Saya dan teman teman DPD serta rekan rekan DPR Provinsi sudah diskusi terkait wacana yaitu berkaitan dengan rancangan Undang-udang Daerah Kepulawan, Daerah Otonom Baru, Ambon New Port kemudian Blok Masela diluar itu kebutuhan masing masing Fraksi dari daerah,” ungkap Nono Sampono saat Diskusi.
Disamping itu terkait kepentingan yang harus diprioritaskan dan cepat tercapai sesuai keinginan, Nono pun menjelaskan kondisi dan perbedan masa lalu dan saat ini. dimana saat ini semua usulan daerah berbasis digital, menggunakan aplikasi Krisna yang sudah disiapkan pemerintah yang terintegrasi ke semua K/L dan Pemerintah Daerah.
Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.
“Dulu apa yg kita buat dan kita bawa berjuang melalui komisi tertentu, DPR yang ada dipusat sampai jajaran kementrian tertentu dengan mudah, tetapi sekarang dengan aplikasi Krisna artinya kita menyesuaikan dengan Bappenas,” lanjutnya
Nono mengaku pada kunjunganya ini dirinya tidak akan berbicara lebih banyak, namun dirinya akan mendengar semua masukan yang disampaikan anggota DPRD sebagai bahan evaluasi serapan aspirasi untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
“Boleh jadi kita mengajukan misalnya dari tingkat kabupaten musrembang daerah kebutuhanya ini dan itu namun begitu disesuaikan dengan kondisi di pusat tentu ada koreksi inilah yang terjadi sudah agak ketat dibandingkan dengan dulu,” jelasnya.
Terkait usulan Anggota DPRD SBT, Nono mengaku ada kebijakan anggaran diberbagai sektor, akibat bencana non alam yang melanda dunia dua tahun terakhir sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terkendala, untuk itu saat ini DPD, DPRD dan DPR Provinsi lebih fokus memperjuangkan Undang-undang Kepulauan dan setiap daerah punyak hak untuk mengajukan sebagai amunisi untuk memperjuangkan secara bertahap.
Dirinya juga menanggapi soal usulan Daerah Otonom Baru, menurutnya pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium secara nasional dan Pemerintah Pusat belum menyetujui satupun diluar dari pada Papua
“Olehnya itu kedatangan saya ini mengajak lembaga eksekutif dan legislatif untuk berkalaborasi dengan baik sehingga memperjuangakan kepentingan bersama dan kita harus berkalaborasi, Kerena memperjuangakn kepentingan tidak bisa bicara sektoral, jika bicara sektoral akan bertabrakan dengan kepentingan kabupaten yang lain,” tutupnya. (red/MC-SBT)
