Ia menegaskan, seluruh program pemerintah, termasuk pengelolaan pokir DPRD, wajib mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada intervensi maupun kepentingan tertentu yang mengabaikan aturan.
“Kalau itu mau diberikan, harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Titik, itu saja,” tegas Lewerissa.
Pokir DPRD, Hibah hingga Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Perhatian
Gubernur meminta seluruh kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan jajaran birokrasi menjadikan hasil evaluasi KPK sebagai pedoman dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, potensi penyimpangan harus dicegah sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program. Pengelolaan anggaran tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Lewerissa juga menekankan bahwa komitmen membangun pemerintahan yang bersih harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau formalitas dalam kegiatan koordinasi.
Sebagai bentuk keseriusannya, ia bahkan meminta KPK kembali melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun depan.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengukur perkembangan dan memastikan berbagai rekomendasi perbaikan yang diberikan benar-benar dilaksanakan.











