Louhenapessy bantah ada SPPD fiktif

oleh -41 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Salah satu item penting yang dibahas DPRD Kota Ambon dalam Paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran dalam bentuk rekomendasi atas Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Ambon terhadap APBD tahun 2017, yakni masalah surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif.

Saat berhasil dikonfirmasi wartaawan usai menghadiri paripurna dimaksud, Senin (21/5), Walikota Ambon, Richard Louhenapessy,SH, membantah akan adanya SPPD fiktif.

Menurutnya, tidak ada yang namanya SPPD fiktif, namun yang ada hanya kekurangan administrasi.

Sebut saja dalam keterangan itu seperti terdapat keterangan tanggal berapa berangkat serta nomor tiketnya

Link Banner

”Kalau fiktif seperti ini dan kalian itu skpd, tapi kalian tidak berangkat, itu fiktif. Tapi nyatanya semuanya itu ada, sampai tiketnya berangkat pun semua ada, jangan sampai kalian salah menafsirkan hal ini. Sekertaris Kota Ambon, Bruri, Selanno, Jeki pun sudah memberikan keterangan dan konfirmasi, sama sekali tidak ada dana fiktif,” ujarnya.

Baca Juga  Enam Bulan tak terima honor, Karyawan gelar aksi kotori Kantor Gubernur Maluku Utara

Pada tahun 2011, jelasnya, administrasi keuangan khususnya perjalanan dinas, masih menggunakan sistim lunsum.

Namun sejak 2012 hingga saat ini, tegasnya, sistim yang digunakan adalah sistim add cost, yang tentu saja berbeda dengan sistim sebelumnya.

Bahkan, sejak tahun 2012 hingga saat ini, terangnya, manajemen keuangan dan pertanggung jawabannya masih tertata dengan sangat rapih.

”Kalau add cost kita berangkat tanggal sekian, tinggal dimana, nomor tiketnya semua harus dipertanggungjawabkan, sedemikian rupa,” tegasnya.

Ditambahkannya, dalam rekomendasi BPK hnya disebutkan tentang masalah administrasi bukan masalah SPPD yang fiktif.

”Untuk itu temuan BPK itu jelas tidak ada kerugian daerah, BPK mengatakan hanya masalah administrasi. Karena menurut Rekomendasi BPK soal masalah tahun 2011, tidak ada kerugian daerah,” pungkasnya. (febby sahupala)