Mahasiswa Turun ke Jalan, DPR Cuci Tangan Soal Revisi UU

oleh -32 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, tugas DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sudah tuntas.

Menurut dia, semua persoalan yang muncul karena revisi UU tersebut kini ada di tangan pemerintah. 

“Kalau revisi UU KPK itu kan sudah selesai. Itu sekarang tergantung (keputusan pemerintah). Bolanya ada di tangan Presiden. Kalau kami itu sudah clear. Kan (revisi UU KPK) sudah diparipurnakan,” kata politikus Partai Gerindra itu, Senin (23/9) tadi malam.

Meskipun kencang ditentang publik, revisi UU KPK disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI, pekan lalu. Pascapengesahan, sejumlah pasal langsung dipersoalkan oleh pegiat antikorupsi dan komisioner KPK. 

Link Banner

Salah satu pasal yang paling banyak dikritik ialah Pasal 37 tentang Dewan Pengawas. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut keberadaan Dewan Pengawas potensial menciptakan kerancuan dalam struktur organisasi KPK karena UU tidak merinci posisinya secara jelas. 

Baca Juga  Upaya Penguatan Ekonomi Halteng, Elang Temui Mentan SYL
Audiensi mahasiswa dan anggota dewan. ©2019 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Pasal lain yang bermasalah ialah Pasal 29 huruf e tentang batas usia pimpinan KPK. Disebutkan di pasal itu, batas usia minimum pimpinan KPK adalah 50 tahun.

Padahal, Nurul Gufron, salah satu pimpinan KPK yang dipilih DPR, saat ini baru berusia 45 tahun. Jika Gufron tetap dilantik, Jokowi ditengarai bakal melanggar UU KPK yang baru. 

Supratman menjelaskan, DPR menggunakan UU yang lama saat menyeleksi Gufron sebagai salah satu pimpinan KPK. Karena itu, Gufron bisa lolos dalam uji kepatutan dan kepantasan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR. 

“Di DPR RI sudah selesai fit and proper test. Sudah terpilih. Sekarang tugas yang mengangkat dan menerbitkan SK (surat keputusan) kan sama Presiden. Jadi, kita lihat saja nanti. Tunggu keputusan selanjutnya,” ujar dia. 

Baca Juga  Kapolda Maluku Bahas Aspek Gempa dan Tsunami Bagunan Mapolda Maluku Bersama PT. Bennatin Surya Cipta

Terkait peluang pasal-pasal bermasalah kembali direvisi, Supratman mengatakan, ia tidak ingin berandai-andai. Yang jelas, lanjut dia, Baleg dan DPR telah menjalankan tugasnya dalam revisi UU KPK. “Silakan tanya dulu ke pemerintah,” kata dia. 

Audiensi mahasiswa dan anggota dewan. ©2019 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Ketua BEM UI Manik Marganamahendra menyatakan mahasiswa kecewa dengan DPR karena mengesahkan revisi UU KPK dan juga telah menyetujui bersama pemerintah RUU KUHP di paripurna.

“Kedua bapak-bapak sekalian ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Padahal 19 September kami sudah mengirimkan surat hingga akhirnya diterima sekjen. Ternyata belum didengar. Kami hari ini nyatakan mosi tidak percaya kepada dewan pengkhianat rakyat,” pungkas Manik.

Untuk diketahui, Kamis (23/9) kemarin, mahasiswa yang menolak RKUHP dan revisi UU KPK serta RUU kontroversial lainnya menjalankan aksi demonstrasi di seluruh pelosok Indonesia.

Baca Juga  Duo Husen Nakhodai Partai Beringin Karya Malut

Tak hanya terjadi di Jakarta, aksi mahasiswa juga berlangsung di Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Malang, Jombang, Purwokerto, Lampung, Samarinda, Makassar, Tanjungpinang dan sejumlah kota lainnya.

RKUHP sendiri telah disepakati DPR pada tingkat I atau tingkat komisi untuk dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna.

Selain di Jakarta, kericuhan aksi mahasiswa menolak RKUHP, revisi UU KPK, dan RUU Kontroversial lain pun terjadi di Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Samarinda dan Bandung. (red/alinea/CNN/dtc)