Setidaknya ada empat faktor mengapa kepuasan publik terhadap Prabowo terus memburuk bahkan menurun tajam. Terutama dari sisi elektabilitas yang hanya mencapai 14,5 persen. Pertama, komunikasi politik Prabowo yang seringkali bernada konfrontatif. “Londo Ireng” yang diasosiasikan ke LSM, media dan pengamat merupakan bentuk konfrontasi yang kontra-produktif. Narasi “Orang desa tidak butuh dolar” di saat rupiah sedang melemah dan rakyat kesulitan hidup juga telah meningkatkan kekecewaan publik. Juga berbagai narasi terkait dengan Israel, negara yang menjadi common enemy bagi masyarakat Indonesia
Kedua, tata kelola program yang bermasalah dan minimnya pengawasan. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih (KMP) yang mendapatkan perhatian secara masif oleh publik. Sementara Danantara masih dilihat dengan mata penuh curiga oleh publik karena dianggap kurang adanya transparansi.
Ketiga, praktek korupsi masih merajalela dan belum nampak ada perubahan selama pemerintahan Prabowo. Termasuk korupsi yang menyasar orang-orang yang mengelola program andalan istana seperti MBG. Sementra KMP terus diterpa isu miring dan masih direspon secara negatif oleh publik.
Keempat, orkestrasi politik istana yang tidak rapi. Banyaknya faksi dan perebutan pengaruh di lingkaran istana yang telah menjadi isu publik dianggap sebagai bagian dari sumber masalah bagi stabilitas politik nasional. Sehingga muncul pertanyaan publik: mereka bekerja untuk rakyat atau hanya berkompetisi untuk kepentingan faksinya masing-masing?
