Bandara dan tol memang bertambah, tapi seberapa banyak rakyat kecil yang bisa menikmati jalan tol itu tanpa harus merogoh kocek dalam? Bukankah lebih baik uang itu dipakai untuk membangun sekolah berkualitas atau rumah sakit yang terjangkau?
Dosa Keempat: Hutang yang Menumpuk, Rakyat yang Menanggung
Jika ada satu kebijakan Jokowi yang berpotensi membuat Indonesia kolaps, itu adalah utang luar negeri yang menggunung. Bayangkan, kita mewarisi utang ribuan triliun rupiah yang entah bagaimana cara melunasinya. Sementara itu, proyek-proyek mercusuar yang dibiayai utang ini justru lebih menguntungkan investor asing dibanding rakyat sendiri.
Sebagai contoh, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang awalnya dijanjikan tanpa dana APBN, justru akhirnya menjadi beban negara. Yang menikmati? Investor luar. Yang membayar? Ya, kita semua.
Bisa Dimaafkan, Tapi Harus Tetap Diadili
Memaafkan Jokowi bukan berarti membiarkan pelanggarannya berlalu begitu saja. Kita bisa memahami bahwa ia manusia biasa yang mungkin berpikir sedang melakukan yang terbaik. Namun, hukum harus tetap ditegakkan. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk bahwa seorang presiden boleh semaunya tanpa konsekuensi.
Maka, saat ini kita punya dua pilihan: menjadikan keadilan sebagai hiasan pidato, atau benar-benar menegakkannya. Jika ingin demokrasi kita pulih, maka pengadilan untuk Jokowi bukan sekadar balas dendam, melainkan pelajaran bahwa konstitusi tidak boleh diinjak-injak seenaknya.
