Lanskap perkotaan Ternate, jika dibaca lebih jauh, bersifat struktural dan kultural yang butuh penanganan radikal seperti; Pertama. tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk, kepadatan pusat kota, pemukiman kumuh dan kemiskinan kota. Kedua, keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang. Ketiga, abrasi kawasan pesisir dan hilangnya wilayah resapan. Keempat, alih fungsi lahan dan transformasi spontan kawasan pertanian menjadi permukiman. Kelima, tidak terintegrasinya aspek spasial dan lingkungan binaan perkotaan. Keenam, belum tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 20 persen dari luasan kawasan perkotaan, yang berimplikasi terhadap tidak tersedianya tempat bermain anak-anak.
Akhirnya, heroisme kita dalam membangun kota cuma sekadar hasrat yang dijejali mimpi kekuasaan. Karena memang, peradaban urban adalah peradaban perang, dan semata-mata menjadi ruang instrumental yang keras dan kaku. Walhasil Ternate bagaimanapun juga adalah sebuah “kutub kekuasaan”, wilayah hegemoni, dengan segala kontradiksi termasuk kontradiksi yang bersifat spasial. Di sini realokasi penggunaan ruang publik memang begitu liar, privelese dan dominasi ruang kota cenderung menopang struktur kekuasaan, seperti juga privatisasi jalan umum untuk kepentingan dan selera individu. (**)









