Pengukuran Terjadwal Ditargetkan Rampung 12 Hari
Salah satu fokus transformasi yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN adalah penerapan sistem Pengukuran Terjadwal dalam proses pendaftaran tanah.
Melalui sistem tersebut, masyarakat mendapatkan kepastian mengenai jadwal pengukuran tanah sehingga proses pelayanan dapat direncanakan dengan lebih jelas.
Kementerian ATR/BPN menargetkan proses pengukuran dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 12 hari, dengan masa tunggu untuk mendapatkan jadwal pengukuran maksimal tujuh hari.
Hingga saat ini, sistem Pengukuran Terjadwal telah diterapkan pada 400 dari total 483 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Selain pengukuran, transformasi juga menyasar layanan Peralihan Hak dengan target waktu penyelesaian maksimal 10 hari.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah ditargetkan menyelesaikan proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam waktu tiga hari.
Selanjutnya, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditargetkan selesai dalam dua hari.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan masyarakat melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), proses pada Kantor Pertanahan ditargetkan paling lama lima hari.









