Dengan pembagian waktu pada setiap tahapan tersebut, proses Peralihan Hak diharapkan menjadi lebih terukur dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menteri Nusron Minta BPN, PPAT dan Pemda Satu Komitmen
Nusron menekankan, transformasi layanan pertanahan tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan Kementerian ATR/BPN.
Keberhasilan perubahan sistem tersebut membutuhkan komitmen seluruh pihak yang terlibat, termasuk PPAT dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kesamaan cara pandang menjadi kunci agar upaya mempercepat pelayanan tidak justru menciptakan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
“Ini butuh komitmen political will dari BPN, IPPAT, dan kepala daerah. Kita sama-sama memiliki gelombang pemikiran yang sama, yakni mempermudah urusan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap transformasi tersebut tidak berhenti sebagai perubahan prosedur, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih pasti, cepat dan mudah.
Dalam pengarahan tersebut, Menteri Nusron didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.
Turut hadir Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja Ana Anida, serta Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan Hiskia Simarmata.









