Ia mengingatkan, minimnya informasi dalam penanganan perkara besar berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Kekhawatiran itu, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Maluku sebelumnya pernah dihadapkan pada persoalan hilangnya barang bukti merkuri dalam dua perkara berbeda.
Sekitar 300 kilogram merkuri yang merupakan barang rampasan negara dari Dinas ESDM Maluku dilaporkan hilang. Dalam perkara tersebut, Polda Maluku telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka.
Selain itu, sebanyak 331 kilogram merkuri juga dilaporkan hilang dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Ambon. Kasus tersebut hingga kini masih dalam penanganan penyidik Polda Maluku.
Dua peristiwa itu, menurut Wandri, harus menjadi peringatan serius agar persoalan serupa tidak kembali terjadi terhadap 1,7 ton merkuri yang sekarang berada dalam penanganan Pomdam XV/Pattimura.
“Kami tidak menuduh ada kaitan antara perkara-perkara tersebut. Tetapi fakta adanya barang bukti merkuri yang pernah dilaporkan hilang harus menjadi alarm. Jangan sampai 1,7 ton yang sekarang diamankan justru menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.
Isu Keterlibatan Dandim SBB Diminta Diungkap Terang
Selain mempertanyakan keamanan barang bukti, MHK juga menyoroti isu dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam perkara kepemilikan 1,7 ton merkuri tersebut.








