MHK Desak Pomdam XV/Pattimura Buka Bukti 1,7 Ton Merkuri, Dandim SBB Ikut Disorot

oleh -4 Dilihat
Keberadaan 1,7 ton merkuri yang diamankan dalam perkara dugaan kepemilikan dan peredaran merkuri ilegal kini menjadi perhatian serius. Selain mendesak pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, Merdeka Hakekat Keadilan (MHK) Provinsi Maluku meminta Pomdam XV/Pattimura memastikan seluruh barang bukti tersebut masih utuh dan tersimpan aman.

Ia mengingatkan, minimnya informasi dalam penanganan perkara besar berpotensi memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kekhawatiran itu, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Maluku sebelumnya pernah dihadapkan pada persoalan hilangnya barang bukti merkuri dalam dua perkara berbeda.

Sekitar 300 kilogram merkuri yang merupakan barang rampasan negara dari Dinas ESDM Maluku dilaporkan hilang. Dalam perkara tersebut, Polda Maluku telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka.

Selain itu, sebanyak 331 kilogram merkuri juga dilaporkan hilang dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Ambon. Kasus tersebut hingga kini masih dalam penanganan penyidik Polda Maluku.

Dua peristiwa itu, menurut Wandri, harus menjadi peringatan serius agar persoalan serupa tidak kembali terjadi terhadap 1,7 ton merkuri yang sekarang berada dalam penanganan Pomdam XV/Pattimura.

Baca Juga  Bahas Penanganan Bencana di Maluku, Kepala BNPB Terima Anggota DPR Alimudin Kolatlena

“Kami tidak menuduh ada kaitan antara perkara-perkara tersebut. Tetapi fakta adanya barang bukti merkuri yang pernah dilaporkan hilang harus menjadi alarm. Jangan sampai 1,7 ton yang sekarang diamankan justru menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.

Isu Keterlibatan Dandim SBB Diminta Diungkap Terang

Selain mempertanyakan keamanan barang bukti, MHK juga menyoroti isu dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam perkara kepemilikan 1,7 ton merkuri tersebut.

No More Posts Available.

No more pages to load.