Pangdam XV/Pattimura Diminta Buktikan Komitmen Penegakan Hukum
Wandri secara khusus meminta Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut.
Ia menilai, komitmen institusi TNI untuk tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melanggar hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Siapa pun yang terbukti terlibat dalam kepemilikan maupun peredaran merkuri ilegal, kata dia, harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa mempertimbangkan jabatan ataupun pangkat.
“Menjaga nama baik institusi bukan berarti menutup-nutupi perkara. Justru kehormatan TNI akan semakin kuat apabila siapa pun yang terbukti bermain dengan barang haram diproses tanpa pandang bulu,” tegasnya.
MHK pun mendesak Pomdam XV/Pattimura segera menggelar konferensi pers dengan memperlihatkan barang bukti melalui media massa secara proporsional.
Setidaknya, ada tiga hal mendasar yang menurut Wandri harus dijelaskan kepada publik. Pertama, kepastian keberadaan fisik 1,7 ton merkuri. Kedua, kesesuaian jumlah barang bukti dengan yang diamankan saat pengungkapan perkara. Ketiga, jaminan keamanan dan pengawasan barang bukti selama proses penyidikan berlangsung.
Wandri berharap, penanganan perkara ini tidak berhenti pada pemeriksaan internal ataupun pernyataan bahwa penyidikan masih berjalan. Sebab, besarnya jumlah merkuri yang diamankan dan munculnya berbagai informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu membuat perkara ini memiliki perhatian publik yang luas.








