Sementara itu, pada wilayah lainnya, realisasi anggaran operasional Puskesmas tercatat sekitar 56,53 persen dari total pagu Rp3,3 miliar.
Meski demikian, evaluasi menemukan persoalan lain yang dinilai perlu segera dibenahi, yakni adanya perbedaan antara data realisasi keuangan pada sistem dengan kondisi riil di lapangan.
Khusus untuk anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dana kapitasi, misalnya, data resmi Dinas Kesehatan mencatat realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran baru berada di angka 41 persen.
Namun, pencatatan secara manual menunjukkan angka penyerapan yang jauh lebih tinggi, yakni berada pada kisaran 65 hingga 68 persen.
Perbedaan tersebut membuat data realisasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
Dinas Kesehatan menyebut persoalan itu antara lain dipengaruhi proses administrasi dan verifikasi dokumen melalui aplikasi Srikandi yang belum berjalan maksimal.
Sejumlah tahapan administrasi belum sepenuhnya rampung hingga proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana.
Kondisi tersebut menyebabkan pencairan anggaran yang secara riil telah berlangsung belum seluruhnya tercermin dalam sistem digital.
Pemkab Haltim Dorong Pengelolaan Anggaran Puskesmas Secara Non-Tunai
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan Haltim menyiapkan sejumlah langkah pembenahan, terutama dalam pengelolaan dana JKN dan kapitasi.
