Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi mekanisme Sikna, yakni sistem pengelolaan anggaran secara non-tunai dengan penyaluran langsung ke rekening masing-masing Puskesmas.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus memudahkan proses pencatatan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Selain itu, pembayaran jasa pelayanan juga diarahkan untuk tidak lagi dilakukan secara tunai. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Jajaran staf, kepala Puskesmas, serta tim keuangan juga diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Evaluasi dan pembenahan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi yang masih terjadi di tingkat Puskesmas.
Pemerintah daerah menargetkan penatausahaan keuangan yang lebih tertib dan akurat, sehingga setiap rupiah anggaran kesehatan dapat tercatat, dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan masyarakat di Halmahera Timur.
(Nahrawi Hi. Taha)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
