Oleh: Made Supriatma, Peneliti dan jurnalis lepas. Saat ini bekerja sebagai visiting research dellow pada ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura
Apa yang terjadi di Pati, sudah pasti membuat panik Jakarta. Tidak saja demonstrasi yang besar, tapi juga isinya, dan gaungnya. Isunya adalah pajak.
Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat bersemangat mengejar kantong rakyat. Sri Mulyani memajaki rakyat di setiap tikungan. Tidak ada yang bebas pajak. Dari parkir hingga kondangan, dari beli kolor sampai jual tanah. Belum lagi warisan dan rokok.
Saya sangat yakin bahwa mereka sangat nervous melihat perkembangan ini. Pati bisa jadi menjadi ‘template’ membangun gerakan dalam skala nasional.
Apa yang terjadi di tingkat lokal seperti Pati tidak banyak jauh dari tingkat nasional. Pejabat-pejabat dengan arogan berceloteh tanpa mempertimbangkan suara rakyat.
Saya bertemu dengan beberapa pegawai daerah. Jelas mereka sekarang harus mencari semua celah untuk menutup keuangan daerah yang bolong. Jakarta memotong anggaran habis-habisan. Tidak itu saja. Akibat UU Ciptaker atau Omnibus Law mengambil alih pemberian ijin ke pusat.
Kemudian, pemerintahan Prabowo-Gibran membuat program-program ambisius yang dikerjakan bukan oleh Pemda. Bahkan Pemda tidak dilibatkan sedikitpun.
