Sedangkan berdasarkan fungsinya, belanja pemerintah pusat terbagi atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp601,36 triliun, fungsi pertahanan sebesar Rp139,10 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp192,80 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp644,18 triliun, fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp14,13 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar Rp41,80 triliun, fungsi kesehatan sebesar Rp97,43 triliun, fungsi pariwisata sebesar Rp3,40 triliun, fungsi agama sebesar Rp11,76 triliun, fungsi pendidikan sebesar Rp225,07 triliun, dan fungsi perlindungan sosial sebesar Rp496,5 triliun.
Dari anatomi belanja APBN 2024, sangat sulit menambah belanja untuk keperluan makan siang dan susu gratis sebesar Rp460 triliun. Pengalihan belanja subsidi energi akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang menimbulkan gejolak harga dan kenaikan inflasi. Kondisi ini merupakan sumbu pendek pemicu gejolak politik yang menimbulkan beban politik sangat mahal.
Alternatif lain apabila pendanaan kebutuhan tersebut diperoleh dari saldo anggaran lebih (SAL) juga mengalami keterbatasan. Pada tahun 2023 besaran SAL sebagai sumber pendanaan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp11,86 triliun. Sedangkan angka defisit ditambah dengan cicilan pinjaman tidak mampu ditutup dari SAL yang ada, sehingga ketergantungan terhadap penerimaan utang sangat tinggi.
