Namun, ada pertanyaan yang semakin sulit dihindari:
Jika negeri ini begitu kaya, mengapa begitu banyak rakyatnya merasa semakin miskin?
Rakyat terus diminta bersabar menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, berbagai tarif, serta bermacam-macam pajak dan pungutan. Ada pajak penghasilan, PPN, pajak kendaraan, PBB, cukai, bea, retribusi, dan berbagai kewajiban lainnya.
Negara seolah tak pernah kehabisan cara untuk menguras dompet rakyat.
Tentu, rakyat memahami bahwa negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Rakyat tidak menolak kewajiban membayar pajak. Tetapi apakah negara juga memahami bahwa kemampuan rakyat ada batasnya?
Buruh memiliki batas penghasilan. Pedagang kecil memiliki batas keuntungan. Petani memiliki batas hasil panen. Sementara harga kebutuhan hidup terus bergerak naik.
Jangan sampai negara begitu rajin menghitung apa yang bisa dipungut dari rakyat, tetapi lupa menghitung berapa banyak rakyat yang harus berutang untuk sekadar bertahan hidup.
Ironi itu semakin terasa ketika kita melihat kekayaan alam Indonesia.
Gunung dibelah, hutan dibuka, tanah dikeruk, batu bara dan nikel diangkut, minyak dan gas diambil dari perut bumi. Angka ekspor dan investasi diumumkan sebagai keberhasilan pembangunan.
