Thaher menjelaskan, upaya tersebut juga merupakan tindak lanjut dari pidato presiden pada Sidang Paripurna MPR RI Tanggal 20 Oktober 2019, yakni perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.” Di mana pada tingkat kabupaten/kota dilakukan pemangkasan level struktur pemerintahan daerah menjadi hanya dua level.
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan memastikan bahwa penyetaraan jabatan ini tidak merugikan Pejabat Eselon IV yang nanti akan dialihkan,” katanya meyakinkan. (red)









