Mengurusi pendidikan di Maluku Utara tidak bisa mengandalkan APBD dan APBN semata. Sektor tambang di Maluku Utara sudah mendapatkan keuntungan yang besar setiap tahun. Masa untuk mendanai pendidikan saja tidak boleh. Karena itu mekanisme pembiayaan seperti ini juga saya telah usulkan dalam sesi perdebatan di Senayan.
Jika kita semua percaya pada institusi pendidikan dan para pendidik kita maka, maka penanamaan nilai agama dan pelajaran moral dan pembentukan karakter anak bangsa harus juga kita serahkan pada para guru kita. Saya tidak sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukan anak usia sekolah ke barak militer dengan alasan nakal dan lainnya.
Saya percaya para guru kita bisa mendidik mereka asal masyarakat terutama orang tua menghormati para guru sebagai pendidik. Jangan lagi ada orang tua yang mengkriminalisasi para guru ketika guru menghukum murid. Kriminalisasi guru akan mengurangi semangat para guru untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai moral dan kedisplinan.
Di penghujung diskusi saya tegaskan kembali, pemerintah pusat dan daerah harus satu visi dalam membangun pendidikan kita. Pemerintah harus memastikan terlaksananya program Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah). Pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas.
