Namun pada Juni 2026, struktur tersebut berubah drastis. Nama Sherly tidak lagi tercantum, dan digantikan oleh tiga badan usaha yang langsung menguasai mayoritas saham, yakni PT Nickel Bara Sejahtera (30 persen), PT Elemen Jaya Indonesia (20 persen), dan PT Kharisma Nikel Nusantara (10 persen).
Sementara Bennet Edbert Laos meningkatkan kepemilikannya menjadi 19 persen, sedangkan pemegang saham lainnya tetap.
“Dalam hitungan bulan sejak isu sanksi Rp500 miliar mencuat, nama pemegang saham utama langsung hilang dari sistem. Ini patut dicermati serius,” kata Irsandi.
Sorotan Proses dan Dugaan Konflik Kepentingan
JPIK menilai, perubahan struktur kepemilikan saham dalam waktu singkat tersebut tidak lazim. Secara normal, proses peralihan saham perusahaan tambang membutuhkan tahapan panjang, mulai dari akta notaris, verifikasi Kementerian Investasi/BKPM, hingga sinkronisasi data di Kementerian ESDM.
“Secara administratif proses ini tidak sederhana. Namun dalam kasus PT Karya Wijaya, seluruh perubahan tampak berlangsung sangat cepat dan mulus,” ujarnya.
Selain itu, JPIK juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat salah satu pihak yang sebelumnya tercatat sebagai pemegang saham utama kini menjabat sebagai kepala daerah.
“Tanpa transparansi, publik berhak bertanya apakah ini murni restrukturisasi bisnis atau upaya menghindari tanggung jawab hukum sekaligus mengamankan posisi tertentu,” tegasnya.
