Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih, mendukung elektrifikasi wilayah yang belum berlistrik serta mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar minyak.
PLN, kata Dony, terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Maluku Utara memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak agar program strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, PLN meminta dukungan Kejati Maluku Utara untuk mengawal pelaksanaan berbagai program strategis ketenagalistrikan agar dapat berjalan secara efektif.
Kejati Malut Tekankan Komunikasi dengan Masyarakat
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H., mengatakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.











