LPMLK menilai, praktik semacam itu mencederai Good Corporate Governance (GCG) dan menunjukkan lemahnya integritas di tubuh PT NHM.
Bayang-bayang Kasus Suap Gubernur Malut
Nurdin juga mengingatkan bahwa skandal solar murah bukan satu-satunya persoalan hukum yang menyeret nama Haji Robert. Ia menyinggung kembali dugaan keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).
“Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap. Namun setelah AGK meninggal dunia, kasusnya seolah mandek di KPK. Tapi kami yakin, cepat atau lambat, KPK akan melanjutkan penyelidikan tersebut,” pungkas Nurdin.
LPMLK menyerukan agar KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti dua kasus besar yang menyeret nama Haji Robert dan PT NHM itu demi menjaga integritas tata kelola industri tambang nasional.
Skandal Solar Murah Rugikan Negara Rp2,5 Triliun
Dari fakta persidangan kasus korupsi BBM yang menjerat eks Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, terungkap bahwa 13 perusahaan swasta dan BUMN ikut menikmati keuntungan dari pembelian solar di bawah harga normal.
Pakar hukum dan pembangunan nasional Hardjuno Wiwoho mendesak agar Kejagung segera memanggil pemilik dan pengurus ke-13 perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan.
