Ia juga mendorong agar negara mengambil peran dalam penyediaan alat peraga kampanye sehingga beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung kandidat.
“Negara juga perlu menyediakan ruang perdebatan publik melalui kampanye yang bermutu dan menanggung biayanya. Di negara lain alat peraga kampanye disediakan oleh penyelenggara, bukan oleh pesertanya,” katanya.
Jual Beli Jabatan dan Proyek Ikut Disorot
Zaenur juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untuk memutus mata rantai politik uang, termasuk praktik serangan fajar yang masih kerap ditemukan dalam kontestasi politik.
“Warga itu tidak minta serangan fajar juga menolak serangan fajar. Kalau ada calon kepala daerah jangan kemudian dimintai uang atau barang agar dipilih,” ujarnya.
Selain persoalan biaya politik, ia menyoroti buruknya tata kelola pemerintahan daerah yang membuka ruang bagi terjadinya praktik korupsi setelah seorang kepala daerah terpilih.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Besarnya kewenangan kepala daerah dalam menentukan pejabat dinilai dapat menjadi pintu masuk transaksi jabatan.
Persoalan tersebut, menurut Zaenur, dapat berlanjut pada penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Proyek pemerintah kemudian berpotensi dijadikan sarana untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses kontestasi.
