Rakyat Negeri Bayangan

oleh -51 Dilihat

Ketika saluran-saluran pengawasan resmi tidak lagi memberi keyakinan kepada publik, masyarakat mulai mencari sandaran lain. Bukan untuk menggulingkan pemerintah, melainkan agar tetap ada yang mengawasi, menguji, dan menawarkan pandangan yang berbeda. Dalam keadaan seperti itulah, sebuah gagasan yang selama ini lebih dikenal dalam praktik demokrasi negara-negara maju tiba-tiba menemukan relevansinya di Indonesia: Kabinet Bayangan.

Di banyak negara demokrasi, Kabinet Bayangan (shadow cabinet) merupakan kelaziman. Ia lahir dari tradisi oposisi parlementer untuk menguji, mengoreksi, dan menawarkan alternatif atas setiap kebijakan pemerintah. Keberadaannya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap negara, melainkan sebagai bagian dari kesehatan demokrasi. Pemerintah yang percaya diri tidak pernah takut diawasi, sebab pengawasan adalah vitamin bagi kekuasaan agar tidak jatuh pada kesewenang-wenangan.

Baca Juga  Pengangguran Ambon Masih 11,37 Persen, Urbanisasi Jadi Tantangan Pemkot

Indonesia menghadirkan pengalaman yang berbeda. Kabinet Bayangan tidak lahir dari partai politik di parlemen, tetapi dari kalangan masyarakat sipil yang melihat adanya ruang pengawasan yang semakin kosong. Parlemen yang didominasi kekuatan pendukung pemerintah membuat fungsi kontrol terasa tidak lagi bekerja secara optimal. Kekosongan itulah yang mendorong sekelompok anak muda dengan rekam jejak akademik dan profesional yang baik menawarkan diri sebagai penyeimbang.

No More Posts Available.

No more pages to load.