Karena itu, kehadiran Kabinet Bayangan semestinya tidak disambut dengan kecurigaan, apalagi diperlakukan sebagai ancaman politik. Jika yang muncul justru upaya mencari-cari kesalahan pribadi para anggotanya, menekan mereka melalui jabatan, profesi, atau status kepegawaiannya, maka persoalannya tidak lagi berada pada Kabinet Bayangan. Persoalannya bergeser pada cara kita memahami demokrasi itu sendiri. Negara yang matang tidak menghukum orang karena berpikir berbeda, apalagi ketika perbedaan itu disampaikan melalui cara-cara yang konstitusional, terbuka, dan bertanggung jawab.
Demokrasi tidak meminta semua orang berdiri di belakang pemerintah. Demokrasi hanya meminta agar setiap perbedaan disampaikan dengan cara yang beradab, dan setiap kritik dijawab dengan argumentasi, bukan intimidasi. Bila kritik dibalas dengan ancaman, yang sesungguhnya melemah bukan para pengkritik itu, melainkan kepercayaan publik terhadap kematangan negara dalam menerima perbedaan.
Perbedaan itulah yang membuat Kabinet Bayangan di Indonesia memiliki karakter yang khas. Ia tidak lahir sebagai oposisi yang sedang berebut kekuasaan, melainkan sebagai ikhtiar masyarakat sipil untuk menghidupkan kembali fungsi pengawasan yang dirasakan mulai melemah.










