Sinkronisasi DIM Jadi Tahap Penting
Alimudin menjelaskan, tahapan berikutnya dalam proses legislasi akan diarahkan pada sinkronisasi DIM.
Pansus DPR RI akan mengharmonisasikan berbagai masukan dari fraksi-fraksi dengan DIM yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan setiap norma yang dirumuskan tidak saling bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku.
“Pansus akan mengharmonisasikan usulan dari seluruh fraksi dengan DIM dari kementerian terkait. Kita ingin norma yang lahir benar-benar komprehensif, tidak tumpang tindih, dan dapat dilaksanakan,” beber wakil rakyat dari Dapil Maluku tersebut.
Namun, Alimudin menegaskan pembahasan RUU Daerah Kepulauan tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif berupa lahirnya sebuah undang-undang.
Lebih jauh, regulasi tersebut harus mampu menjawab persoalan nyata yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.
Salah satu substansi yang dinilai penting adalah formulasi Dana Khusus Kepulauan. Skema tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengatasi beban pembangunan yang muncul akibat kondisi geografis daerah kepulauan.
Dorong Paradigma Pembangunan Berbasis Kepulauan
Alimudin mengatakan urgensi RUU Daerah Kepulauan tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai negara kepulauan.










