RUU Daerah Kepulauan Ditargetkan Rampung 2026, Alimudin Kolatlena: Momentum Maluku

oleh -46 Dilihat
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan regulasi tersebut dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026.

Porostimur.com, Jakarta – Harapan daerah kepulauan untuk mendapatkan perlakuan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter geografisnya kembali menguat.

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan regulasi tersebut dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026.

Optimisme itu disampaikan Kolatlena di tengah pembahasan substansi RUU yang terus berjalan, termasuk sinkronisasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), formulasi Dana Khusus Kepulauan, hingga penguatan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.

Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Maluku itu menilai proses pembahasan kini memiliki momentum yang semakin positif setelah pemerintah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) pada Januari 2026.

Menurutnya, penerbitan Surpres menunjukkan adanya keseriusan pemerintah bersama DPR RI untuk menghadirkan regulasi yang secara khusus menjawab karakteristik serta kebutuhan daerah kepulauan.

Baca Juga  Dari Masjid Bahari Al-Munawarrah, Kapolres Halsel Ajak Warga Aktif Jaga Kamtibmas

“Kita optimistis RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Tentu prosesnya harus kita jalankan dengan cermat, tetapi dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR, pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, saya kira target tersebut sangat mungkin dicapai,” ujar Alimudin dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

No More Posts Available.

No more pages to load.