Sementara itu, Saadiah menegaskan bahwa kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadikan sektor perhubungan sebagai kebutuhan mendasar dan strategis.
“Kita sepakat bersama bahwa Maluku adalah daerah kepulauan dengan luas wilayah kurang lebih 93 persen adalah lautan dan memiliki sekitar 1.400 pulau. Dengan fakta geografis yang begitu luas, sarana dan prasarana perhubungan menjadi sangat penting bagi konektivitas, integrasi logistik, dan kualitas pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Perkuat Sinkronisasi Program Infrastruktur
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Saadiah menilai pentingnya membangun komunikasi intensif dan sinkronisasi lintas sektor.
“Oleh karena itu, dalam fungsi kami sebagai anggota Komisi V DPR RI, saya merasa penting dan strategis jika kita duduk bersama membicarakan hal-hal yang menjadi concern dan skala prioritas dalam perjuangan ke-Malukuan,” tegasnya.
RDP tersebut turut dihadiri sejumlah instansi terkait, antara lain KSOP Ambon, Pelindo, Pelni, ASDP Indonesia Ferry, Angkasa Pura, Basarnas, BMKG, serta Distrik Navigasi dan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, mitra transportasi, dan wakil rakyat di pusat guna mendorong pembangunan infrastruktur serta konektivitas yang lebih merata di Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan.
