Tapi rupanya, slepetan lembut itu jatuh di telinga yang sedang sensitif. Politik mendadak berisik seperti kipas angin tua yang disentuh sedikit langsung berdengung keras.
Golkar langsung merasa tersinggung karena Bahlil adalah ketua umumnya.
PSI ikut panas karena Raja Juli adalah keluarga besar mereka.
Tak lama kemudian, Bahlil sendiri angkat suara.
Dengan nada menantang, ia balik mempertanyakan legitimasi Cak Imin, bahkan menyiratkan bahwa ajakan “taubat nasuha” itu dianggap kelewat batas. Dalam logika Bahlil, mengingatkan kolega kabinet agar memperbaiki diri tampaknya bukan hal yang boleh dilakukan sembarang orang—apalagi bila orang itu bukan presiden. Cara pikir semacam ini bukan saja lucu, tetapi juga menyesatkan: seolah-olah introspeksi itu barang mewah yang hanya boleh diakses lewat hierarki tertentu.
Dan dari reaksi terburu-buru itu lahirlah satu pernyataan yang langsung jadi legenda kecil dalam absurditas politik kita:
“Yang bisa menyuruh taubat itu presiden. Cak Imin sebagai apa?”
Kalimat ini membuat publik menghela napas panjang–bukan karena marah, tapi karena begitu kreatifnya cara sebagian politisi merancang kebingungan.
Sejak kapan taubat memerlukan hierarki?
Apakah introspeksi diri harus lewat jalur protokol?
Apakah orang yang ingin berhenti melakukan kesalahan harus mengisi formulir dan menunggu tanda tangan?
